Himedik.com - Demi menembus kendala akses layanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan, Prof. dr. Budu, Med. Phd, SpM(K), Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), membuka opsi bantuan teknologi terutama terkait bantuan darah bagi ibu melahirkan dengan pendarahan.
Ia mengambil contoh apa yang telah dilakukan Pemerintah Rwanda dan Ghana, yang bekerjasama dengan sektor privat dan memanfaatkan teknologi drone untuk mengantarkan kantong darah, vaksin dan obat-obatan ke wilayah terpencil.
Baca Juga
Solusi ini terbukti dapat meningkatkan akses ketersediaan darah hingga 145% dan membantu menekan angka kematian ibu melahirkan akibat pendarahan di sejumlah rumah sakit di sana.
Prof. Budu mengatakan, cara ini dapat membuat rumah sakit lokal menerima bantuan suplai darah dari Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) hanya dalam waktu 15 hingga 20 menit.
"Drone ini dapat terbang sejauh maksimal 80 kilometer dan direncanakan menjangkau 500 pusat layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Ghana. Indonesia dapat belajar dari solusi unik ini," tuturnya, dalam rilis yang diterima Himedik.com, Sabtu (16/11/2019).
Ia menambahkan, drone dapat mengangkut kurang lebih 6 kantong darah dalam sekali pengiriman.
"Kita juga dapat berharap pada frekuensi terbangnya, yaitu maksimal 30 drone dengan selang penerbangan setiap 30 detik. Bayangkan kalau hal ini dapat diadopsi oleh pemerintah kita, dengan mengambil momentum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah yang baru, maka kendala distribusi kantong dan banyak bantuan medis lainnya dapat terpecahkan secara efektif," lanjutnya.
Menurutnya, transportasi tanpa awak ini dapat bergerak secara gesit dan terbebas dari kendala darat.
"Ia dapat membantu, tidak saja untuk pengiriman logistik kesehatan secara rutin, tetapi juga sebagai alat taktis untuk membantu meredam wabah penyakit yang muncul tiba-tiba, atau pun hal-hal terkait mitigasi bencana alam. Ia dapat melengkapi layanan pengiriman logistik skala besar yang bergantung pada pesawat helikopter," tambahnya lagi.
Prof. Budu mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan kajian independen terkait manfaat ekonomi, sosial dan keamanan nasional terkait rencana operasional drone ini.
